Kabupaten Nias merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dan berada di sebelah barat pulau Sumatera yang berjarak ± 86 mil laut dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Kabupaten Nias mempunyai luas wilayah 3.799,80 km2 yang terdiri dari 32 wiayah kecamatan dan 1 kecamatan persiapan, 439 desa dan 4 kelurahan. Ibukota kabupaten Nias terletak di pulau Nias yaitu Gunungsitoli.

Kabupaten Nias berbatasan dengan:

  • Sebelah Utara dengan Pulau-pulau Banyak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
  • Sebelah Selatan dengan Kabupaten Nias Selatan.
  • Sebelah Timur dengan Pulau-pulau Mursala kabupaten Tapanuli Tengah dan Natal kabupaten Mandailing Natal.
  • Sebelah Barat dengan Samudera Hindia

Objek Wisata:

  • Situs Batu Megalit Lahemo
  • Pantai Nalawo di Kecamatan Bawolato
  • Situs Batu Megalit Saita Garamba

Sejarah

Zaman Prasejarah Kabupaten Nias memiliki sejarah kemegahan masa lampau yang tak ternilai harganya. Hal ini bisa dibuktikan dari penemuan kebudayaan megalitik dari masa 3000 – 5000 tahun sebelum Masehi atau sekitar 2500 – 5000 tahun silam, di mana ditemukan peninggalan-peninggalan kebudayaan purbakala yang ditinggalkan oleh nenek moyang suku Nias. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti akan asal usul nenek moyang suku Nias atau Suku Ono Niha. Namun banyak anggapan yang menyatakan bahwa nenek moyang suku Nias dahulunya adalah pelaut dan memasuki daerah pedalaman Gomo. Diyakini bahwa dari Kecamatan Gomo inilah penduduk Nias berkembang secara tahap demi tahap ke seluruh pelosok tanah di pulau Nias. Nias Selatan sangat kaya akan berbagai unsur budaya yang memiliki ciri khas tersendiri, seperti unsur bahasa, hukum adat, kesenian, arsitektur rumah, olahraga, dan pesta-pesta adat, seperti masa panen, perkawinan, pengangkatan gelar dan lain sebagainya.

Berbagai penyelusuran menyebutkan asal-usul orang Nias dinilai mirip dengan orang Cina selatan. Pulau Nias sendiri pernah muncul di peta Cina. Itu terjadi di abad ke-12. Pembuat peta memberi catatan bahwa Nias sudah dikenal oleh para pedagang Gujarat. Para pegadang Arab dan Gujarat telah mengenal Nias sejak abad ke-9, ”sebagai pemasok kelapa dan budak sebagai ganti emas dan tembaga.

Nenek Moyang Orang Nias itu hanyut terbawa arus laut. Orang-orang Nias sendiri mempunyai tradisi pernikahan dengan menandu pengantin di atas kursi, seperti halnya tradisi di Cina. Ciri-ciri fisik sangat menunjukkan kemiripan orang Nias dengan orang Cina selatan. Kelopak matanya sipit, postur tubuh, dan warna kulit yang kuning bersih juga sama dengan orang Cina selatan, model rambutnya rata-rata lurus, seperti rambut orang Cina selatan juga. Tradisi pengobatan mereka juga banyak menggunakan dedaunan dan akar-akaran sebagaimana lazimnya terjadi di Cina. Orang Nias juga menggemari warna merah, hitam, dan kuning, seperti halnya kegemaran orang Cina. Cara berbahasa, juga dinilai sama dengan cara berbahasa orang Cina. Di pulau ini telah ditemukan artefak dengan ciri tradisi paleolitik dengan tipologi yang sangat primitif. Tipologi ini mirip dengan yang dijumpai di Sumbawa, Timor, Pacitan, Flores, dan Sulawesi. Ciri budaya lain yang tua ditunjukkan oleh bukti kebudayaan megalitik, misalnya menhir.

Kalau di beberapa situs ditemukan menhir yang sederhana, tetapi di Nias dan beberapa tempat lainnya (Minangkabau, Lampung, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah) sudah dalam bentuk yang lebih maju, dalam arti telah dikerjakan atau dipahat. Bentuknya ada yang persegi empat, bulat disertai dengan pola bias, berbentuk pedang. Letak menhir itu juga ada aturannya, di Nias selalu menghadap ke halaman tempat upacara dilaksanakan. Kadang-kadang benda ini juga berfungsi menjadi batas daerah sakral dengan daerah di luarnya. Fungsi lain adalah berkaitan dengan pemujaan, tanda penguburan kepala adat, lambang kepala adat, mempunyai kekuatan gaib yang bisa menolak bala, tempat mengikat terdakwa yang akan dihukum, dan lain-lain. Fungsi semacam ini juga terdapat di beberapa daerah lain.

Di berbagai bagian masyarakat di Pulau Nias, menhir mempunyai nama- nama tersendiri. Tugu batu itu disebut saita gari di Nias Selatan, behu, di Nias Tenggara, diin gowe zalawa di Nias Utara, Timur, dan Barat. Di lapangan desa Teluk Dalam, di Nias Selatan, masih terdapat batu untuk latihan lompat tinggi (zawo-zawo), yang pada masa lalu kebolehan lompat tinggi itu dimanfaatkan untuk melompati pagar pertahanan musuh.

Kebudayan Nias ini kurang mendapat pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam, sebaliknya mereka banyak mendapat pengaruh agama Kristen Protestan yang masuk ke daerah ini sejak tahun 1865 dan kemudian datang pula pengaruh agama Katolik terutama di bagian selatan. Nias adalah suku-bangsa asal yang mendiami pulau Nias dan pulau-pulau sekitarnya, misalnya pulau Hinako, pulau Senau, pulau Lafau, pulau Batu, dan lain-lain, yang keseluruhannya termasuk wilayah Propinsi Sumatra Utara.

Masyarakat Nias mempunyai budaya yang unik, antara lain berupa tarian. Tarian khas dari Pulau Nias adalah “Tari Baluse” atau Tari Perang. Dahulu kala, tarian ini merupakan latihan perang para pemuda Nias untuk melatih prajurit menjadi seorang prajurit yang tangguh, yang dapat mengalahkan musuh. Sekarang ini, latihan perang tersebut dijadikan sebagai suatu bentuk tari-tarian untuk melestarikan budaya Nias yang dahulu kala suka berperang. Tarian ini sering digunakan untuk menyambut tamu yang datang mengunjungi Nias. Juga sering dipakai pada upacara-upacara adat. Selain itu, bentuk latihan perang lainnya adalah melompati pagar benteng musuh yang terbuat dari batu atau kayu. Dahulu kala, seorang pemuda Nias baru dapat dikatakan dewasa apabila dapat melompati batu tersebut. Sekarang ini, bentuk latihan tersebut dapat dilihat dalam “Lompat Batu”, yaitu melompati batu setinggi kurang lebih 2,5 meter.

Zaman Penjajahan Belanda Sejak tahun 1864 Daerah Nias merupakan bagian Wilayah Residentil Tapanuli yang termasuk dalam lingkungan Government Sumatera Wesiklet Dapat dikatakan mulai tahun 1864 itu secara efektif Pemerintahan Hindia Belanda mengatur Pemerintahan di Nias sebagai bagian daerah wilayah Hindia Belanda pada waktu itu.

Mulai tahun 1919 Residentil Tapanuli tidak lagi terdiri dari tiga afdeeling, tetapi telah menjadi empat afdeeling yang masing-masing dipimpin oleh seorang Assisten Residen, yaitu :

  1. Afdeeling Sibolga dan sekitarnya dengan lbukota Sibolga
  2. Afdeeling Padang Sidempuan dengan lbukota Padang Sidempuan
  3. Afdeeling Batak Landen dengan lbukota Tarutung
  4. Afdeeling Nias termasuk pulau-pulau sekitarnya (kecuali Pulau- Pulau Batu) yang merupakan Afdeeling yang baru dibentuk pada tahun 1919 dengan lbukota Gunungsitoli.

Pembentukan daerah Nias sebagai satu Afdeeling didasarkan pada pertimbangan antropologis namun demikian sebelumnya itu tidak ada pemerintahan yang meliputi keseluruhan daerah Nias yang dialami oleh Suku Nias.

Afdeeling Nias terdiri dari dua Onderafdeeling, yaitu :

  1. Onderafdeeling Nias Selatan dengan lbu Kota Teluk Dalam
  2. Onderafdeeling Nias Utara dengan lbu Kota Gunungsitoli. Masing-masing dipimpin oleh seorang Controleur atau Gezegtsebber.

Dibawah Onderafdeeling terdapat lagi satu tingkat pemerintahan yang disebut Distrik dan Onderdistrik yang masing-masing dipimpin oleh seorang Demang dan Asisten Demang. Batas antara masing – masing wilayah tersebut tidak ditentukan secara tegas.

Onderafdeeling Nord Nias terbagi atas satu distrik, yaitu Distrik Gunungsitoli dan empat Onderdistrik, yaitu :

  1. Onderdistrik Idano Gawo,
  2. Onderdistrik Hiliguigui,
  3. Onderdistrik Lahewa,
  4. Onderdistrik Lahegu.

Onderdistrik Zuid Nias terbagi atas satu distrik, yaitu : Distrik Teluk Dalam dan dua Onderdistrik, yaitu :

  1. Onderdistrik Balaekha,
  2. Onderdistrik Lolowau.

Pulau-Pulau Batu pada bulan Desember 1928 dimasukkan kedalam Wilayah Afdeeling Nias yang sebelumnya termasuk dalam wilayah Residentil Sumatera Band dengan status sebagai Onderafdeeling sehingga sejak saat itu Afdeeling Nias terdiri dari tiga Onderafdeeling, yaitu :

  1. Onderafdeeling Nord Nias,
  2. Onder-afdeeling Zuid Nias ,
  3. Onderafdeeling der Batu Eilanden.

Tingkat pemerintahan yang berada dibawah Distrik dan Onderdistrik ialah Banua (Kampung) yang masing- masing dipimpin oleh seorang Salawa (di Nias Utara) dan si Ulu (di Nias Selatan) yang merupakan pemerintahan asli di Nias. Yang keberadaannya itu dikokohkan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah.

Zaman Penduduk Jepang Pada zaman pendudukan Jepang, sebagaimana hanya di seluruh Indonesia waktu itu berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1912 pembagian wilayah pemerintahan di Daerah Nias tidak mengalami perubahan sama, seperti pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Kecuali Onderafdeeling dihilangkan yang mengalami perubahan hanya namanya saja, yaitu :

  1. Afdeeling diganti dengan nama Gunsu Sibu yang dipimpin oleh seorang Setyotyo.
  2. Distrik diganti dengan nama Gun yang dipimpin oleh seorang Guntyo.
  3. Onderdistrik diganti dengan nama Fuku Gu yang dipimpin oleh seorang Fuku Guntyo.

Mengenai pengaturan pemerintahan juga didasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 1942 yang mengatakan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya hukum dan undang-undang dan pemerintahan Hindia Belanda untuk sementara diakui sah asal tidak bertentangan dengan aturan Pemerintahan Militer Jepang.

Zaman Kemerdekaan

Pada tahun-tahun pertama zaman kemerdekaan pembagian wilayah pemerintahan di daerah Nias tidak mengalami perubahan. Demikian juga struktur pemerintahan yang berubah hanya nama wilayah dan nama pimpinannya sebagai berikut:

  1. Nias Gunsu Sibu diganti Nama Pemerintahan Nias yang dipimpin oleh Kepala Luhak.
  2. Gun diganti dengan nama Urung yang dipimpin oleh seorang Asisten Kepala Urung (Demang)
  3. Fuku Gun diganti dengan nama Urung Kecil yang dipimpin oleh Kepala Urung Kecil (Asisten Demang).

Sesuai dengan jumlah distrik dan onderdistrik pada zaman Belanda pembagian nama tetap berlaku pada zaman Jepang maka pada awal kemerdekaan terdapat sembilan kecamatan. Hanya saja diantara kecamatan itu terdapat tiga kecamatan yang mengalami perubahan nama dan lokasi lbukota, yaitu:

  1. Onderdistrik Hiliguigui menjadi Kecamatan Tuhemberua dengan lbukota Tuhemberua
  2. Onderdistrik Lahagu menjadi Kecamatan Mandrehe dengan lbu kota Mandrehe
  3. Onderdistrik Balaekha menjadi Kecamatan Lahusa dengan Ibu Kota Lahusa.

Pada tahun 1946 Daerah Nias berubah dan Pemerintahan Nias menjadi Kabupaten Nias dengan dipimpin oleh seorang Bupati.

Pada tahun 1945 KND dihapuskan dan dibentuk suatu lembaga baru, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada tahun 1953 dibentuk tiga kecamatan, yaitu :

  1. Kecamatan Gido yang wilayahnya sebagian diambil dari wilayah Kecamatan Gunungsitoli dan sebagian diambil dari kecamatan Idano Gawo dengan Ibu Kota Lahemo.
  2. Kecamatan Gomo yang wilayahnya sebagian diambil dari wilayah Kecamatan Idano Gawo dan sebagian dari wilayah Kecamatan Lahusa dengan Ibu Kota Gomo.
  3. Kecamatan Alasa yang wilayahnya sebagian diambil dari wilayah Kecamatan Lahewa sebagian dari wilayah Kecamatan Tuhemberua dan sebagian dari wilayah Kecamatan Mandrehe dengan Ibu Kota Ombolata.

Pada tahun 1956 dibentuk satu kecamatan baru, yaitu kecamatan Sirombu yang wilayahnya sebagian dari wilayah Kecamatan Mandrehe dan sebagian dari wilayah Kecamatan Lolowa’u.

Kemudian berdasarkan PP. No.35 tahun 1992 tanggal 13 Juli 1992 terbentuk dua Kecamatan baru, yaitu Kecamatan Lolofitu Moi yang wilayahnya sebagian dari Kecamatan Gido dan Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Hiliduho yang wilayahnya sebagian dan Kecamatan Gunungsitoli.

Berdasarkan PP. No. 1 tahun 1996 tanggal 3 Januari 1996 terbentuk dua kecamatan baru, yaitu:

  1. Kecamatan Amandraya yang wilayahnya sebagian dan kecamatan Teluk Dalam, kecamatan Gomo dan kecamatan Lahusa.
  2. Kecamatan Lolomatua yang wilayahnya sebagian dari kecamatan Lolowau Terakhir dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan maka melalui Perda Kabupaten Nias No.4 tahun 2000 tanggal 24 Nopember 2000 tentang Pembentukan 5 (lima) Kecamatan di kabupaten Nias.

Lima kecamatan Pembantu yang masih tersisa selama ini akhirnya ditetapkan sebagai Kecamatan yang definitif. Masing-masing :

  1. Kecamatan Hibala yang wilayahnya berasal dari Kecamatan Pulau-pulau Batu.
  2. Kecamatan Bawolato yang wilayahnya berasal dari Kecamatan Idano Gawo
  3. Kecamatan Namohalu Esiwa wilayahnya sebagian dari Kecamatan Alasa dan Kecamatan Tuhemberua
  4. Kecamatan Lotu yang wilayahnya sebagian dan Kecamatan Tuhemberua dan Kecamatan Lahewa
  5. Kecamatan Afulu yang wilayahnya sebagian dan Kecamatan Lahewa dan Kecamatan Alasa

Pada tahun 1956 dengan Undang-Undang No.7 tahun 1956 Kabupaten Nias ditetapkan sebagai daerah otonom yang disebut Daerah Swatantra Kabupaten Daerah Tingkat II Nias. yang dipimpin oleh Bupati Kepala Daerah. Di samping Bupati Kepala Daerah dibentuk Dewan Pemerintahan Daerah yang dipilih dan anggota DPRD.

Pada tahun 1961 sampai dengan tahun 1969 Ketua DPRD langsung dirangkap oleh Bupati Kepala Daerah. Untuk membantu Bupati Kepala Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-sehari dibentuk Badan Pemerintahan Harian yang dikatakan sebagai ganti DPD yang telah dihapuskan. Akan tetapi kemudian sejak tahun 1969 sampai dengan saat berlakunya

Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Lembaga BPH sebagai Pembantu Kepala daerah dalam menjalankan Pemerintahan sehari- hari tidak pernah diadakan lagi.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa perubahan-perubahan pemerintahan di Kabupaten Nias mengikuti perubahan-perubahan tentang Pemerintahan di daerah yang berlaku secara nasional.

Desa/Kelurahan sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah di Kabupaten Nias terdapat sebanyak 657 buah. Desa/ Kelurahan tersebut karena persekutuan masyarakat menurut hukum setempat yang dahulunya masing-masing berdiri sendiri-sendiri tanpa ada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi yang mencakup beberapa atau keseluruhan desa/kelurahan itu.

Sejak awal kemerdekaan sampai tahun 1967 terdapat satu tingkat pemerintahan lagi diantara Kecamatan dengan Desa/kelurahan yang disebut “ORI ” yang meliputi beberapa desa. Memang ORI ini sejak dahulu telah ada yang dibentuk karena perserikatan beberapa desa yang menyangkut Pesta, sedang masalah-masalah pemerintahan desa langsung diatur oleh masing- masing desa ORI sebagai salah satu tingkat pemerintahan di Daerah Tingkat II Nias dihapuskan pada tahun 1965 dengan surat Keputusan Gubernur pada tanggal 26 Juli 1965 Nomor : 222/V/GSU dengan tidak menyebutkan alasan-alasan yang jelas.

Selanjutnya berdasarkan keputusan DPRD Kabupaten Nias Nomor : 02/ KPT/2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Nias menjadi dua kabupaten Keputusan DPRD Propinsi Sumatera Utara Nomor : 19/K/2002 tanggal 25 Agustus 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2002 tanggal 25 Februari 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selain. Kabupaten Pakpak Barat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2002 tanggal 28 Juli 2003 maka Kabupaten Nias resmi dimekarkan menjadi dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan.

Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Utara memiliki 18 Kabupaten dan 7 kota, dan terdiri dari 328 kecamatan. Salah satu kabupatennya adalah Kabupaten Nias, yang semula merupakan sebuah pulau tersendiri Pulau Nias. Nias Selatan sebelumnya adalah bagian Kabupaten Nias. Status otonom diperoleh pada 25 Februari 2003, dengan menjadi sebuah kabupaten tersendiri (Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan). Pulau Nias sendiri, yang terbagi atan Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan. 3.3.

Letak Geografis Kepulauan Nias berbatasan dengan :

  1. Sebelah Utara dengan Pulau-pulau Banyak, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
  2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Nias Selatan.
  3. Sebelah  Timur dengan Pulaupulau Mursala Kabupaten Tapanuli Tengah.
  4. Sebelah Barat dengan Samudera Hindia. Kabupaten Nias Selatan Terletak Pada 10° LU Dan 97° 45′ BT.

Kabupaten Nias Selatan berbatasan dengan :

  1. Sebelah Selatan dengan Kepulauan Mentawai Propinsi Sumatera Barat.
  2. Sebelah Utara dengan Kabupaten Nias.
  3. Sebelah Timur dengan Pulau Mursala Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Mandailing Natal
  4. Sebelah Barat dengan Samudera Hindia. Dilihat dari letak geografis, termasuk tidak menguntungkan karena terletak di belakang Pulau Sumatera, di luar jalur kegiatan ekonomi.

Keadaan ini menjadikan Pulau Nias termasuk daerah terisolir, jauh dari pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi. Selain itu, hal ini akan menyebabkan terjadinya pembengkakan biaya pemasaran produk Nias dan Nias Selatan ke Sumatera. Dengan letaknya yang di ujung barat Indonesia, sesungguhnya Nias juga sangat rawan penyusupan pihak asing dari arah Samudera Hindia yang maha luas itu.

Chat Now